Calon Menteri Dipanggil, Sri Mulyani Kembali Diminta Jadi Menteri Keuangan
Pada malam Senin, 14 Oktober 2024, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, melakukan pemanggilan terhadap sejumlah nama calon menteri dan wakil menteri untuk kabinet pemerintahan mendatang. Ini adalah langkah penting yang menandakan dimulainya proses penyusunan kabinet yang baru. Mari kita simak beberapa catatan penting di bawah ini:
Jumlah kementerian bertambah – Dalam pemanggilan tersebut, Prabowo mengundang 49 orang. Menariknya, kabar beredar bahwa jumlah kementerian dalam pemerintahan mendatang akan meningkat, dari yang sebelumnya 34 kementerian menjadi sekitar 46 kementerian. Hal ini tentu menciptakan pertanyaan, apakah ini semua demi meningkatkan efisiensi pemerintahan?
Menteri terkait ekonomi – Dari 17 menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan sektor ekonomi, 10 diantaranya juga dipanggil. Ini menunjukkan komitmen bahwa Presiden ingin mempertahankan stabilitas ekonomi dan melanjutkan kebijakan yang berjalan saat ini. Nampaknya, Prabowo akan mempertahankan banyak menteri dari kabinet sebelumnya.
Rencana pemisahan Badan Penerimaan Negara (BPN) – Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa dirinya diminta kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, ada isu mengenai pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan, yang diyakini akan meningkatkan penerimaan negara. Namun, pasca berita ini, Sri Mulyani menepis adanya pembentukan BPN, meski Prabowo dikabarkan memang merencanakan langkah tersebut.
Keputusan-keputusan ini sangat menarik untuk diobservasi karena berpotensi menciptakan tentangan dan juga keterbukaan di pasar. Jika para menteri yang terkait dengan ekonomi ini kembali menjabat, maka hal tersebut bisa memberikan kepastian dan kelegaan bagi pasar. Namun, perlu diingat juga bahwa risiko datang dari penambahan signifikan jumlah kementerian, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.
Pada perdagangan hari ini, Selasa (15/10), IHSG tercatat naik sebesar 0,89% ke level 7.627, sementara net foreign inflow mencapai 289,5 miliar rupiah. Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah tipis -0,13% menjadi 15.575, meskipun masih lebih baik dibandingkan nilai tukar mata uang tetangga lainnya.
Kesimpulan: Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden terpilih menunjukkan komitmen pada stabilitas ekonomi dan pemeliharaan kebijakan yang ada. Meski begitu, menjaga efisiensi di tengah penambahan kementerian akan menjadi tantangan tersendiri. Kita semua tentunya berharap agar pemerintahan yang akan datang dapat membawa perubahan positif untuk ekonomi Indonesia.